• عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
  • 031-99006530

DPR: Holding Migas Harus Berdampak ke Harga Gas

Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) akan membentuk holding BUMN sektor minyak dan gas (migas) atau holding migas.

 

Pembentukan ini direncanakan akan berlangsung Kamis 25 Januari 2018 yang ditandai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGAS).

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Asman Natawijana mengatakan, dalam RUPSLB tersebut, pemerintah akan mengalihkan sahamnya dari PGN kepada PT Pertamina (Persero) melalui mekanisme Penyertaan Modal Negara (PMN). Dengan demikian PGN akan menjadi anak perusahaan Pertamina.

Namun Azam menyoroti sisi manfaat dari pembentukan holding tersebut. Menurut dia, pembentukan holding ini harus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat dan industri berupa penurunan harga gas.

"Apa manfaat langsung holding bagi masyarakat? Tidak ada jaminan harga gas bisa turun, siapa berani jamin?," ujar dia dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (25/1/2018).

Azam menjelaskan, regulasi pengaturan harga gas berada di tangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Dengan demikian penataan BUMN migas juga melibatkan Kementerian ESDM agar dapat dikomunikasikan dengan Komisi VII DPR yang tengah menata kelembagaan migas melalu RUU Migas.

"Regulasi berada di sebelah (Kementerian ESDM). Harusnya holding melibatkan ESDM dan DPR," kata dia.

Selain itu, Azam juga tidak yakin holding migas ini bisa dikonsolidasikan secara mudah. Sebab selain rumitnya manajemen keuangan, masing-masing perusahaan memiliki sejarah yang berbeda dan budaya yang berbeda.

"Budaya organisasi dan sejarahnya beda-beda, bukan tidak mungkin ini terjadi benturan emosional dan menjadi kendala bisnis," ujar dia.