• عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
  • 031-99006530

Usaha Hulu Migas dan Peran BUMD

 
 Hemat Dwi Nuryanto, Chairman & Chief Innovation  di Zamrud Technology, Alumnus UPS Toulouse Prancis
Hemat Dwi Nuryanto, Chairman & Chief Innovation di Zamrud Technology, Alumnus UPS Toulouse Prancis
Sumber : beritasatu.com

Usaha Hulu Migas dan Peran BUMD

Babak baru usaha hulu minyak dan gas (migas) telah dimulai. Ditandai dengan berlakunya skema gross split dalam kontrak bagi hasil. Skema tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri ESDM No 8 Tahun 2017.

Babak baru usaha hulu migas juga menyangkut eksistensi pemerintah daerah yang menurut ketentuan berperan serta dengan penyertaan modal usaha atau disebut Participating Interest (PI) Blok Migas. Sesuai dengan Surat Menteri ESDM perihal keikutsertaan BUMD dalam pengelolaan Blok Migas, perlu mewujudkan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) yang bersih dan kredibel, serta menguasai seluk beluk bisnis migas untuk melakukan ketentuan 10% participating interest.

Diharapkan modal pemda yang disetorkan benar-benar mendatangkan keuntungan yang optimal dan bermanfaat sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Meskipun dalam praktiknya dana penyertaan modal tersebut dipinjam dari PT Pertamina, namun jangan sampai penyertaan modal tersebut mengalami masalah di sana-sini karena manajemen BUMN kurang profesional dan pengelola hanya kerja sambilan.

Babak baru kontrak migas dengan skema gross split dilakukan pertama kali oleh kontraktor nasional, yakni PT Pertamina Hulu Energi (PHE), menggarap Blok Migas Offshore North West Java (ONWJ) yang anjungannya tersebar dilepas pantai utara Provinsi Jawa Barat.

Pada prinsipnya skema gross split diartikan sebagai cara bagi hasil antara operator dengan pemerintah yang dilakukan di level revenue. Bukan setelah adanya biaya seperti halnya kontrak kerjasama yang sudah ada. Skema ini tidak ada lagi faktor cost recovery yang sebelumnya berlaku.

Untuk mengoperasikan blok ONWJ, Pemprov Jabar mengambil 10% participating interest senilai sekitar Rp 1 triliun dengan membentuk BUMD hulu migas. Perusahaan daerah ini selanjutnya berperan sebagai partner Pertamina selaku kontraktor dalam mengeksploitasi blok ONWJ. Sebagai konsekuensinya, BUMD tersebut harus memiliki kompetensi yang tinggi untuk ikut mengelola blok migas. Juga memahami aspek Net Present Value (NPV) seperti aspek harga minyak, volume produksi dan biaya produksi.

Selain itu, BUMD juga harus memiliki misi untuk mengembangkan lapangan kerja untuk warga Jawa Barat, serta melibatkan seluas-luasnya produk dan industri lokal untuk turut mendukung operasional usaha hulu migas.

Kompetensi juga menyangkut penghitungan keekonomian lapangan migas yang sudah tua dan kurang produktif. Apalagi sebagian sumur ONWJ sudah tidak bisa berproduksi lagi. Perlu kompetensi untuk menentukan biaya eksploitasi lapangan serta perkiraan harga migas di pasaran yang menjadi referensi.

Dengan skema gross split pemerintah pusat tidak lagi ikut campur dan tidak mengawasi operasi sehari-hari. Begitu juga dengan biaya pengeluaran oleh kontraktor, pemerintah pusat lepas tangan. Ada faktor yang krusial terkait dengan skema gross split yakni masalah akutansi migas dan perhitungan volume produksi. Selama ini dalam sistem bagi hasil migas terjadi kerancuan penghitungan back allocation.

Pada prinsipnya back allocation untuk menghitung volume produksi dan lifting setiap sumur untuk digunakan sebagai dasar perhitungan volume produksi dan lifting masing-masing pihak, termasuk besarnya jatah daerah penghasil migas. Mestinya perhitungan tersebut dilakukan berdasarkan data-data well group, well production duration, transaksi volume produksi di setiap entitas (sumur, stasiun pengumpul, stasiun pengumpul utama) dan volume lifting yang memiliki karakter dinamik.

Selama ini dinilai belum tercipta laporan bagi hasil yang transparan, akurat dan adil berdasarkan lokasi setiap sumur. Belum diterapkan sistem yang ideal terkait dengan back allocation yang mestinya dilakukan dengan menggabungkan antara data-data lifting yang dilakukan oleh KKKS dibandingkan dengan data-data volumetrik produksi.

Penerapan sistem gross split harus dikawal dengan ketat agar kepentingan daerah tidak dirugikan. Usaha pertambangan migas sangat sensitive terhadap kondisi politik bahkan bisa menimbulkan gejolak hingga terjadinya revolusi. Seperti yang pernah terjadi di Venezuela di bawah pimpinan Presiden Hugo Chavez yang menasionalisasikan saham Exxon Mobil dalam proyek migas bernama Sabuk Sungai Orinoco atau disebut Cerro Negro.

 Mewujudkan transparansi lifting migas merupakan kunci untuk mewujudkan keadilan SDA migas. Transparansi lifting migas itu juga sangat diperlukan oleh daerah-daerah penghasil migas di Indonesia. Tidak bisa dimungkiri lagi bahwa pembagian hasil produksi atau production sharing contract masihsensitif dan sarat dengan masalah.

Sekitar 75 kontraktor terdaftar sebagaipelaku usaha dalam bidangmigas. Pelaksanaan monitor setiapperusahaan tersebut dalam penginputandata masih bersifat parsial.Sehingga data-data tersebut hanyabisa dilihat disetiap perusahaandalam berbagai format.

Kondisi itu cukup menyulitkan pihak pemerintah daerah untuk mendapatkan informasi yang akurat dari seluruh perusahaan dalam waktu yang singkat. Data volume yang dilaporkan selama ini semata-mata hanya merujuk kepada laporan produksi yang disampaikan secara sepihak oleh kontraktor. Kondisi ini sangat berpotensi terjadinya perselisihan baik antara Pemerintah Pusat dan KKKS maupun antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau juga antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah lainnya.

Selama ini FKDPM (Forum Komunikasi Daerah Penghasil Migas) menuntut adanya perbaikan perhitungan, sistem monitoring dan formula bagi hasil yang adil. Perlu sistem monitoring dan informasi yang real time terhadap volume lifting migas dari setiap sumur. Untuk mengoptimasikan penghitungan back allocation dibutuhkan solusi terbaru dan pengembangan dari metode penghitungan yang telah ada selama ini.

Pada prinsipnya optimasi back allocation bertujuan menghitung volume produksi dan lifting setiap sumur untuk digunakan sebagai dasar perhitungan volume produksi dan lifting masing-masing daerah penghasil migas. Metodologi perhitungan back allocation, meliputi; pertama, menghitung nilai produksi teoritis dari data-data welltest dan durasi produksi.

Kedua, generate production network tree berdasarkan atas periode lifting dan jenis migas yang dipilih. Ketiga, menghitung nilai balance volume dari setiap entitas dari production network tree yang dihasilkan sebelumnya sampai keluar satu nilai sebagai bahan prorasi entitas tersebut.

Lalu melakukan perhitungan prorasi atas setiap volume entitas yang dihasilkan dari proses sebelumnya berdasarkan informasi production network tree. Selanjutnya dari hasil prorasi tersebut pada level stasiun pengumpul terakhir sebelum sumur, dilakukan prorasi terhadap nilai teoritis produksi sumur sesuai dengan informasi production network tree.

Hemat Dwi Nuryanto, Chairman & Chief Innovation di Zamrud Technology, Alumnus UPS Toulouse Prancis